undang undang csr. Pekerjaan : AdvokatDi Indonesia pelaksanaan CSR telah diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diatur didalam bab V pasal 74 ayat (1),(2),(3),(4) dimana dalam pasal tersebut mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dengan kata lain. undang undang csr

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanPengaturan CSR dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri : Suatu Kumpulan Ringkas Norma Hukum Oleh Syamsuddin Radjab Alumnus Program Pascasarjana MM-CSR Universitas Trisakti, Jakarta Selain pengaturan CSR ada dalam Pasal 74 UUPT beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur CSR dalam Undang-Undang sektoral. Berbagai peraturan dan undang-undang yang mendukung CSR antara lain; Undang-Undang No. Program CSR Berdasarkan Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Pengertian CSR – Semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tentu wajib dipertanggungjawabkan pada tiap perusahaan. Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Standar untuk mengevaluasi CSR juga masih menjadi perdebat-Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen dan tanggung jawab perusahaan atau organisasi untuk memberikan kontribusi jangka panjang dalam membangun kehidupan yang lebih baik terhadap aspek ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitar sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda pasal 15 huruf (b) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap. Terbitlah kemudian PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerseroanDisclosure on CSR activities in annual report is also mandated by Limited Company Law ( Law No. CRS adalah singkatan dari corporate social responsibility. Sementara, berdasarkan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang – Undang tersebut, yaitu: Pada pasal 74 di Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007,. Malik mengatakan, RUU Tanggung Jawab Sosial diinisiasi. 2012. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan. 2023. Jika Anda ingin mengetahui hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Anda dapat mengunjungi situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI. Sebagimana yang tercantum dalam bab 5 pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan serta keadaan. Hal ini sangat penting karena setiap daerah memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda. 2011/No. com, JAKARTA - CSR adalah istilah yang sering terdengar, terutama yang berkaitan dengan perusahaan. Penulis. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. pengertian CSR. Badan usaha koperasi tunduk kembali pada UU 25/1992 pasca Putusan MK No. Oleh: Dr. 20 opyright©2018PUBLICUHOFacultyofSocialandPoliticalSciencesHaluOleoUniversity,Kendari,SoutheastSulawesi, Indonesia. Seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang Republik Indonesia. tidak melakukan CSR lebih karena belum melihat kebermanfaatan dari kegiatan CSR. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dicabut dan. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law) but the implementation of CSR can not be implemented by. ane sih kepikiran biar daerah yang “tidak tercolek/dilihat” pemerintah bisa dikembangin dengan CSR itu. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK. 13, LN. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan. Bidang usaha berbentuk apa pun bisa meminta perlindungan Bab 11 Undang-Undang Kepailitan termasuk perseroan, perusahaan perseorangan, atau perorangan yang memiliki utang tanpa jaminan paling sedikit AS$336. Dengan adanya Undang-undang Perseroan Terbatas yang disahkan pada tahun 2007, keberadaan CSR di Indonesia semakin jelas, sebab sudah memiliki payung. undang-undang). Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. ISSN:2460-058X|e-ISSN:2621-1351. 3. Secara keseluruhan, CSR juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk menunjukkan sifat kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat di sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahan /. Abstrak CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi. Dengan. Selain untuk mematuhi Undang-undang, CSR dilakukan juga karena kesadaran perusahaan dalam membantu negara mengentaskan kemiskinan. Terjalinnya hubungan yang baik dengan Pemerintah selaku pembuat peraturan yang berkaitan dengan undang-undang bagi. Undang-undang dasar ini menjadi landasan hukum. Program ini biasanya tidak sedikit dilakukan untuk meningkatkan citra image untuk peradaban dan juga. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. Corporate Social Responsibility ("CSR") mempunyai arti dalam kalimat Bahasa Indonesia ialah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang. Melalui Undang-Undang ini, industri atau perusahaan dan masyarakat wajib untuk melaksanakanya sebagai upaya mendorong stabilitas hak. 25 Tahun 2007 ("UUPM"). docx. DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) Anto Sibarani Bismar Nasution Mahmul Siregar Suhaidi antosibarani@gmail. Perusahaan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku bila tidak menjalankan kewajiban itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa9:CSR juga merupakan konsekuensi dari kenyataan, jika lembaga atau organisasi itu selain berfokus pada ekonomi, juga harus fokus pada institusi sosial. TELKOM Tbk. Kewajiban penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Undang-Undang. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Sesuai dengan inti dariUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. BATAMTODAY. 25 Tahun 2007 T ent ang Penana man Mod al, Lemba ran Negar a No. TSP atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Hendrik Budi Untung,. Model CSR (Corporate Sosial Responbility) Terdapat 4 model CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, diantaranya sebagai. Undang-Undang, 6 TAHUN 2023. CSR itu bagus, tapi karena indonesia itu luas bgt dan masalahnya jg kompleks, sepertinya lebih baik ada badan atau organisasi apa gt yang memetakan wilayah kontribusi CSR. c. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Kewajiban TJSL bagi koperasi dan perbankan secara prinsip dapat kita lihat berdasarkan jenis entitasnya. Harapannya, semua pihak bisa sama-sama mendapatkan manfaat. Kewajiban TJSL bagi koperasi dan perbankan secara prinsip dapat kita lihat berdasarkan jenis entitasnya. PP No 93 Tahun. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. CSR#scribd, dipublikasikan tanggal 12 Januari 2012, (diakses tanggal 13 Januari 2015, jam 22. Benchmarking JDIH Setjen DPR RI Ke JDIH Sekretariat. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap. a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan. Kompasiana adalah platform blog. Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak CSR di Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PP No 93 Tahun 2010; PP No. 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur. Bamsoet menerangkan bahwa Undang-Undang tentang CSR dapat mengatur agar penyaluran CSR bisa tepat sasaran dan tepat guna, antara lain, sesuai standar International Organization for Standardization (ISO) 26000: Guidance Standard on Social Responsibility yang mencakup tujuh isu pokok, yakni. 5 Pelaporan Corporate Social Responsibility. 013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha konomi Lemah dan Koperasi. Pengertian CSR – Bagi mereka yang bekerja di perusahaan besar maupun kecil pasti tidak asing lagi dengan istilah CSR atau Corporate Social Responsibility yang menjadi suatu tools suatu perusahaan terhadap masyarakat social disekelilingnya. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 10 Bunyi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 19 45, sbb : “Setiap orang berhak at as penga kuan, ja minan, perlindungan, dan kepastianIndonesia ada Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Bandingkan dengan. Keterlibatan Langsung. “CSR salah didefinisikan di Indonesia,” tegas Jalal. CSR (studi pada PT bank mualamat TBK. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk pengembangan sosio-ekonomi daerah, secara. Selain itu adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CSR dari perusahaan. Pertanggungjawaban tersebut biasanya dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. Memaparkan ketentuan mengenai asas dan tujuan penanaman modal yang diatur di. 67, TLN NO. Penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2011. 47, LN. ♦ Program CSR harus tetap beraktivitas dengan memenuhi dan mematuhi undang-undang yang berlaku. (CSR), diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Norwegin Centre For Human Rights, University of Oslo, Nerway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei. 04/10/2022, 02:30 WIB. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Kutai Kartanegara No. Perusahaan perlu melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan CSR atau yang saat ini bisa disebut sebagai laporan keberlanjutan sustainability report . Sementara, berdasarkan Undang-Undang nomor 40. CSR sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ialah sebagai berikut: Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. terhadap pelaksanaan CGC dan CSR dengan menganjurkan praktik tanggungjawab sosial Sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. TENTANG DATABASE PERATURAN. Aspek sosial dalam hal ini meliputi keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada pasal 1 ayat 3 menyatakan CSR sebagai berikut:Bisnis. M. Selain itu adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CSR dari perusahaan. Dalam pasal 66 ayat 2 butir c disebutkan secara tegas agar. Antam adalah pemberian bantuan modal kerja untuk pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi bagi masyarakat sekitarnya. 6856, jdih. OpenAccessat:. Undang-undang (UU) NO. Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Kenyataannya, tidak sedikit pelaksanaan CSR masih terkesan asal-asalan serta belum menyentuh kepentingan masyarakat secara optimal. 2. paragraf 9 tentang pengungkapan dampak lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas atau UUPT Pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan tentang CSR. Namun begitu, biaya CSR adalah wajib dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. H. Pertama, Pasal 36 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. CSR atau TJSL sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak 1980 an. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Agar bisa lebih memahami CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan, berikut Liputan6. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 19 Desember 2014 oleh Presiden Republik Indonesia. Pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, Pasal 74 telah mengabaikan sejumlah. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut. Hal ini diatur dalam UU 40/2007 Pasal 74 ayat 2. Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk. Airlangga Executive Education Center – Corporate Social Responsibility (CSR) hadir sebagai tuntutan korporat untuk bertanggungjawab terhadap aspek sosial. Melalui undang-undang ini, industri atau. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Tren. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“CSR”) dalam bahasa Indonesia disebut Corporate Social Responsibility. Membuat pengurangan (mereduksi) risiko usaha dunia. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang ini menuntut perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR, terutama perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau pertambangan. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di indonesia telah diatur setelah. (2005: 16) 98 yang dirumuskan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya. Program CSR (Corporate Social Reponsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40. Undang, Pada tahun 1989 undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi ditetapkan untuk mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan. 7. Dasar hukum CSR adalah UU PT dan PP 47/2012. SOLO Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas. Dalam undang undang tersebut di Pasal 2 Ketentuan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) atur jika tiap PT sebagai subyek hukum memiliki tanggung-jawab sosial dan lingkungan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; (CSR) dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sudah berada tahap final pembahasannya di DPR. pdf. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) 2. Nindyo Pramono, SH. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan bahwa penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diterapkan oleh PT. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah istilah untuk menyebut tanggung jawab sosial perusahaan. Makna kehadiran PP No. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. “Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen. Sebagai contoh adalah PT. "Setiap perseoan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan" begitulah kira-kira bunyi pasal 2 dari peraturan pemerintah yang baru saja disahkan oleh presiden. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dengan mengatur hak-hak yang melekat pada karya cipta. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang. com, Jakarta Komisi VIII DPR RI menerima masukan dari Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. 1. UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2023-05-04. CSR bagi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menuju pembangunan Kutai Barat yang berkelanjutan; c. Undang-undang (UU) tentang Penanganan Fakir Miskin . 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 Nomor 3, yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Demikian pesatnya perkembanganUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Salah satu kegiatan sosial dalam kerangka CSR adalah membiayai lembaga penelitian dan kajian strategis yang independen.